
Ketika Pendidikan Bertemu Peraturan
Saya terharu melihat tayangan televisi saat Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai wapres di tengah polemik pendidikannya. Saya pun ikut merasa simpati padanya. Perdebatan panjang mengenai riwayat pendidikan beliau ini mengingatkan kita pada satu hal penting: pendidikan bukan hanya tentang gelar yang diperoleh, tetapi juga pengakuan atas pendidikan itu sendiri.
Berbicara tentang pendidikan memang tidak akan pernah ada habisnya. Bagi sebagian masyarakat, bersekolah di luar negeri memiliki daya tarik dan prestise tersendiri. Bagaimana tidak? Bahasa, budaya, makanan, kebiasaan, hingga lingkungan pergaulan yang berbeda menjadi pengalaman sekaligus tantangan yang tidak sederhana. Ditambah lagi perlunya biaya yang tidak sedikit, kecuali bagi mereka yang memperoleh beasiswa atau dukungan sponsor. Tidak mengherankan jika pendidikan luar negeri kerap dipandang sebagai sesuatu yang lebih bergengsi.
Namun, ada satu hal yang sering luput dari perhatian kita, sistem dan peraturan pendidikan di setiap negara tidak selalu sama. Sebagai contoh, di Indonesia, pendidikan sarjana (S1) umumnya ditempuh dalam waktu empat tahun atau delapan semester. Sementara itu, di sejumlah negara lain, program sarjana dapat diselesaikan dalam tiga tahun. Bahkan, terdapat program percepatan dengan kurikulum lebih padat, yang memungkinkan mahasiswa memperoleh gelar sarjana dalam waktu sekitar dua tahun.
Perbedaan durasi pendidikan tidak serta-merta menunjukkan perbedaan kualitas. Program yang lebih singkat belum tentu lebih rendah mutunya, sebagaimana program yang lebih panjang tidak otomatis menjamin kualitas yang lebih tinggi. Setiap negara memiliki kerangka kualifikasi serta standar akademiknya masing-masing.
Karena itu, pemahaman mengenai pengakuan dan penyetaraan kualifikasi pendidikan menjadi sangat penting, terutama ketika seseorang hendak melanjutkan studi, bekerja, atau menduduki jabatan yang mensyaratkan jenjang pendidikan tertentu di Indonesia.
Bukankah kita mengenal pepatah, “Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung?”
Ketika memilih menempuh pendidikan di negara lain, kita perlu memahami sistem pendidikan negara tersebut. Namun, ketika kembali ke Indonesia dan hendak menggunakan kualifikasi yang diperoleh, kita juga perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku di negeri sendiri.
Dan apabila terdapat perbedaan sistem atau kendala dalam pengakuan kualifikasi, kita dapat mengikuti mekanisme penyetaraan atau pengakuan pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pada akhirnya, pendidikan bukan sekadar tentang di mana kita bersekolah, berapa lama kita belajar, atau gelar apa yang kita sandang. Kesempatan mendapatkan pendidikan adalah anugerah Tuhan, yang membawa tanggung jawab untuk mengaplikasikannya.
Gelar adalah pencapaian, ilmu adalah anugerah, dan pengabdian adalah tanggung jawab. Namun, kualifikasi pendidikan juga memerlukan pengakuan yang sah sesuai ketentuan yang berlaku agar dapat digunakan dan dipertanggungjawabkan secara formal.
Tjhia Yen Nie | Sobat Media
Foto: Unsplash/ Bunly Hort